Aloha!
Kembali lagi bersama saya, Adellia Putri dengan NIM
222410102005 dari Program Studi Teknologi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Oiya temen-temen, saya mau cerita sedikit nih tentang mata kuliah etika
profesi di Fasilkom Unej tercintah. Jadi, Etika Profesi ini menjadi matkul
terseru setelah algoritma dan pemrograman. Tugasnya seru pol, aku ngerasa enjoy
banget waktu buat resume blog dan tentunya aku jadi lebih paham materi setelah
membuat resume. Pada blog kali ini, saya membuat resume tentang “Peraturan dan
Regulasi di Bidang IT”. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan
pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Oleh
karena itu, terciptalah sebuah regulasi yang harus ditetapkan. Untuk lebih
jelasnya, mari kita simak resume berikut!
A. A. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komponen yang terdapat dalam teknologi informasi dan komunikasi yaitu
ada tiga yaitu komputer, multimedia dan telekomunikasi. Komputer sebagai alat,
dalam komputer terdapat multimedia sebagai tampilan atau icon-icon tertentu
yang ingin digunakan user. Jika keduanya dihubungkan adanya telekomunikasi
menyebabkan multimedia (file) di komputer dapat diakses, digunakan dan dipakai
di komputer lainnya. Adapun landasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
bersdasarkan nilai kecepetan, nilai silaturahmi, dan nilai efisien.
B. Landasan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Menurut Hukum Moore (Nilai Kecepatan)
Kompleksi dari sirkuit atau alat elektronik dengan biaya minimum tetapi
memiliki kualitas atau spek meningkat setiap tahunnya dan terkadang terjadinya
peningkatan sekitar dua kali dalam setahun.
2. Menurut Hukum Metcalfe (Nilai Silaturahmi)
Koneksi jaringan meningkat sebanding dengan pangkat dari jumlah titik,
artinya semakin banyak jumlah titik pengguna internet maka akan meningkatkan
koneksi jaringan.
3. Menurut Hukum Coase (Nilai Efisien)
Suatu
Lembaga atau badan akan lebih efisein jika melakukan outsource, dengan
melakukan outsource Lembaga tidak akan menyiakan Sumber Daya Manusia dan biaya
yang ada.
Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan revolusi
industry ke 4.0 yang memiliki ciri khas semua mesin atau alat sudah mulai
terkoneksi dengan internet. Adapun ciri-ciri lainnya sebagai berikut:
a.) Inter-operabilitas : Kemampuan mesin, perlatan, sensor dan manusia untuk tersambung satu sama
lain dalam Internet of Things (ToT).
b.) Transparansi
informasi : Kemampuan membuat duplikasi data
virtual akan hal-hal fiisk serta kemampuan manusia untuk dapat mengakses
seluruh duplikasi virtual tersebut
c.) Assitensi teknologi : Untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan serta mengerjakan
hal-hal yang berat atau tidak aman bagi manusia.
d.) System desentralisasi : Untuk mengerjakan banyak hal dan mengambil keputusan secara mandiri.
C. Perkembangan Kehidupan Digital
1. Internet Of Things
Menurut Kevin Ashton “Konsep dimana semua benda di sekeliling kita dapat
berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan internet”
2. Era
baru : Industrialisasi Digital
Dampak dunia
digital dan revolusi industry 4.0
Ancaman :
1.
Era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1
sampai 1,5 miliyar pekerjaan yang ada di dunia
2.
Di masa yang akan datang sekitar 65% murid
sekolah dasar di sunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada saat ini
Peluang :
1.
Era digitalisasi berpotensi mmeberikan
peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2015
2.
Terdapat potensi mengurangi emisi karbon
kira-kira sekitar 26 miliyar metrik 1 ton dari tiga industry.
Transformasi di Indonesia
Saat ini beberapa jenis model bisnis
dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi.
a.)
Toko konvensional yang ada sudah mulai
tergantikan dengan model bisnis marketplace.
b.)
Taksi atau Ojek Tradisional posisinya sudah
mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online.
Transformasi di Bidang Hukum
Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orangperorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tekhnologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law.
D. Regulasi Teknologi Informasi (Cyber Law)
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: Informasi dan transaksi elektronik
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.
Dalam Pembuatan UU ITE terdapat dasar-dasar yang harus dipenuhi agar tercapainya tujuan dari pembuatan UU ITE, dasar-dasar tersebut sebagai berikut:
DASAR-DASAR UU ITE
- Pembangunan nasional sennatiasa tanggap dinamika
masyarakat
- Globalisasi informasi telah menempatkan
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- Kemajuan teknologi informasi menyebabkan
perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang
- Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Teknologi informasi dikembangkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasuonal
- Pemerintah
perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum
Adapun cakupan-cakupan materi yang terkandung dalam pembuatan UU ITE
tersebut antara lain :a. Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik
b. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
c. Penyelenggaraan system elektronik
d. Transaksi elektronik
e. Nama domain
f. HKI dan perlindungan hak pribadi
g. Perbuatan yyang dilarang serta ketentuam pidananya
Dalam pelaksanaanya UU ITE mengalami
perubahan-perubahan yang ada hal ini mendasari untuk:
1. Menghindari multitafsir, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah
delik aduan, bukan deli kumu, unsurpidana pada ketentuan tersebut mengacu pada
ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KHUP.
2. Menurunkan ancaman pidana
3. Melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
4. Melakukan sinkronisasi hukum acara
5. Memperkuat peran PPNS, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara
system elektronik terakit tindak pidana teknologi informasi
6. Menambahkan ketentuan hak dilupakan
- Setiap penyelenggara system elektronik wajib menghapus konten informasi
elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan
orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan
- Setiap penyelenggara system elektronik wajib menyediakan mekanisme
penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan
7. Memperkuat peran pemerinta
- Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik
yang memiliki muatan yang dilarang
- Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan
kepada penyelenggara system elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap
informasi elektronik yang memiliki muatanyang melanggar hukum
Nah, jadi gimana temen-temen? Sudah paham atau masih
bingung? Ternyata, teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh yang
lumayan besar terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya regulasi, dapat
mengatur semua jalan penerapan aktivitas karena kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi agar tidak terjadi pelanggaran. Saya rasa, sudah cukup untuk resume
kali ini. Maaf apabila ada salah penulisan kata. Semoga resume ini bisa
bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian , dann terimakasih.
Komentar
Posting Komentar